Data Korban Bencana Bermasalah, Ketua RW IV dan IX Datangi Perkim Kota Padang Untuk Minta Penjelasan
AK47, Padang – Dugaan “permainan data” dalam penetapan penerima bantuan korban banjir bandang 28 Oktober 2025 di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, kian memanas. Ketua RW IV dan RW IX bersama 11 Ketua RT turun langsung mendatangi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang, membongkar kejanggalan yang dinilai tidak bisa lagi ditoleransi.
Warga menilai, data resmi yang dikeluarkan pemerintah bukan hanya keliru, tetapi berpotensi menyesatkan. Fakta di lapangan menunjukkan banyak rumah terdampak justru “lenyap” dari daftar penerima bantuan, sementara rumah yang tidak mengalami kerusakan berarti malah terakomodasi.
Kampung Baru Berok dan Tanjung Berok menjadi titik panas. Di dua wilayah ini, warga mengaku menyaksikan sendiri bagaimana rumah yang dipenuhi lumpur, dinding lembab, hingga kerusakan fasilitas dasar, justru tidak dianggap layak menerima bantuan.
Ketua RW IV Kampung Baru Berok, Zulkifli, tanpa ragu menyebut kondisi ini sebagai kegagalan serius dalam pendataan.
“Ini bukan sekadar salah input. Ini sudah keterlaluan. Data seperti tidak mencerminkan kenyataan. Kami menduga ada yang tidak beres dalam prosesnya,” tegasnya dengan nada tinggi.
Ia menegaskan bahwa aturan terkait kategori kerusakan rumah sudah sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Bahkan, jika mengacu pada regulasi nasional, sebagian besar rumah warga di wilayahnya sudah memenuhi kriteria rusak ringan.
Namun fakta berbicara lain mereka justru tidak masuk daftar.
Kondisi ini memicu kemarahan warga. Kekecewaan yang awalnya hanya bisik-bisik kini berubah menjadi gelombang protes terbuka. Warga merasa diperlakukan tidak adil dan diabaikan.
“Ini menyangkut hak masyarakat. Kalau data saja sudah tidak benar, bagaimana bantuan bisa tepat sasaran?” ujar salah seorang Ketua RT dengan nada geram.
Situasi pun mengarah ke eskalasi. Sekitar 600 warga disebut siap turun ke jalan jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
“Jangan tunggu sampai kami bergerak. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan datang dengan massa lebih besar,” ancam Zulkifli.
Di sisi lain, Dinas Perkim Kota Padang melalui Kepala Bidang Perumahan, Virgista Abizar, mencoba meredam situasi. Ia menerima langsung aspirasi warga dan menyatakan akan segera melakukan evaluasi.
“Kami akan lakukan validasi ulang dan pendataan kembali. Targetnya paling lama minggu depan,” ujarnya singkat.
Namun bagi warga, pernyataan itu belum cukup. Mereka menuntut transparansi total, keterlibatan RT/RW, serta jaminan tidak ada lagi “data siluman” dalam daftar penerima bantuan.
Kini, sorotan publik tertuju pada Dinas Perkim Kota Padang. Jika dugaan ini terbukti, bukan hanya soal kesalahan administratif ini bisa menjadi pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Satu hal yang pasti, warga Kurao Pagang tidak lagi diam. Mereka bersiap melawan demi keadilan yang mereka anggap telah diabaikan.
(AK)
#Padang #Daerah #Headline
