Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
AK47, Jakarta - Pemerintah akhirnya angkat suara tegas. Melalui Prasetyo Hadi, Istana resmi mengedarkan surat imbauan keras kepada seluruh pejabat negara: hentikan tradisi open house Lebaran yang berlebihan dan bermewah-mewahan.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin lagi melihat pesta seremonial elite digelar secara glamor, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang bergulat dengan dampak bencana alam terutama di wilayah Sumatra.
“Jangan Berlebihan!”: Pesan Tegas dari Istana
Dalam keterangannya, Prasetyo tidak lagi sekadar mengingatkan, tetapi menekankan pentingnya perubahan sikap para pejabat.
“Kami sudah keluarkan surat edaran. Kami imbau agar tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” tegasnya.
Pesan ini jelas: open house boleh, tapi bukan ajang pamer kemewahan.
Tradisi yang selama ini identik dengan hidangan melimpah, tamu undangan VIP, hingga dekorasi mewah kini diminta untuk dikaji ulang. Pemerintah ingin agar perayaan Idulfitri kembali ke esensi silaturahmi, bukan gengsi.
Tamparan Realitas: Rakyat Masih Berduka
Di balik imbauan ini, ada realitas pahit yang tak bisa diabaikan. Sejumlah daerah masih bergelut dengan dampak bencana rumah rusak, ekonomi lumpuh, hingga warga yang kehilangan tempat tinggal.
Dalam situasi seperti itu, pesta open house yang berlebihan dinilai bukan hanya tidak sensitif, tapi juga berpotensi melukai rasa keadilan sosial.
“Masih banyak saudara kita yang kondisinya belum baik. Jadi jangan berlebihan,” ujar Prasetyo.
Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa pejabat publik tidak boleh kehilangan empati di tengah penderitaan rakyat.
Presiden Turun Tangan: Jangan Jadi Contoh Buruk
Sikap tegas ini sejalan dengan arahan langsung Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah lebih dulu memperingatkan para pejabat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo secara gamblang menolak gaya hidup seremonial yang berlebihan, terutama di momentum Lebaran.
“Kita harus beri contoh. Jangan terlalu mewah-mewahan, kita masih dalam suasana bencana,” tegas Presiden.
Pesan Presiden ini bukan basa-basi. Ini adalah peringatan moral bahwa jabatan publik datang dengan tanggung jawab untuk menunjukkan kepedulian, bukan kemewahan.
Dilema: Antara Empati dan Ekonomi
Namun, pemerintah juga menyadari ada sisi lain yang tak bisa diabaikan: ekonomi rakyat.
Open house selama ini menjadi “ladang rezeki” bagi pelaku UMKM mulai dari jasa katering, pedagang makanan, hingga pekerja event.
Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa kegiatan tidak perlu dihentikan total.
“Jangan sampai semua ditutup. Ekonomi harus tetap jalan warung, catering, itu hidup dari situ,” ujarnya.
Di sinilah letak dilema: menjaga empati tanpa mematikan roda ekonomi.
Ujian Sensitivitas Pejabat
Surat edaran ini pada akhirnya bukan sekadar aturan administratif. Ini adalah ujian sensitivitas bagi para pejabat negara.
Apakah mereka akan tetap mempertahankan gaya lama open house megah penuh kemewahan?
Atau justru menunjukkan perubahan, dengan perayaan yang lebih sederhana, bermakna, dan berpihak pada kondisi rakyat?
Lebaran tahun ini bukan hanya soal maaf-maafan.
Ini tentang seberapa peka para pemimpin terhadap luka yang masih dirasakan rakyatnya.
(AK)
#Nasional #IdulFitri #OpenHouse #Headline
