SKANDAL DANA BENCANA BNPB! Anggaran Karhutla, Gempa NTT hingga Banjir Sumatra Diduga Jadi Ladang Korupsi, KPK Sita Rp5,47 Miliar
AK47, Jakarta - Dana yang semestinya menjadi tumpuan masyarakat saat bencana justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir di Aceh dan Sumatra kini menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT), KPK juga mengamankan barang bukti dengan nilai total sekitar Rp5,47 miliar.
Pengungkapan ini menampar keras tata kelola anggaran kebencanaan. Dana yang disiapkan untuk merespons keadaan darurat justru diduga dimanfaatkan melalui praktik suap dan konflik kepentingan yang menguntungkan sejumlah pihak.
Perkara ini pun memunculkan pertanyaan serius: ketika masyarakat berjuang menghadapi bencana, apakah anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pertolongan justru dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan?
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa Dana Siap Pakai yang menjadi objek perkara dialokasikan untuk menangani berbagai bencana di Indonesia.
"Adapun DSP tersebut digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatra," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan perkara ini dalam sorotan yang lebih luas. Sebab, DSP bukan anggaran biasa. Dana tersebut dipersiapkan untuk membantu negara bergerak cepat ketika bencana mengancam keselamatan, kehidupan, dan penghidupan masyarakat.
Namun, KPK menduga penggunaan dana tersebut diwarnai praktik yang bertentangan dengan tujuan penanggulangan bencana.
Dana Darurat Diduga Disusupi Kepentingan
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana dan masuk dalam struktur anggaran BNPB.
Dalam situasi darurat, kecepatan menjadi kebutuhan mendesak. Karena itulah, mekanisme penggunaan DSP memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan di lapangan tanpa harus terhambat prosedur yang panjang.
Namun, fleksibilitas bukan berarti kebebasan tanpa batas.
Menurut Taufik, pencairan DSP harus memenuhi salah satu dari empat ketentuan yang dirujuk dalam regulasi BNPB, yakni penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati, wali kota, gubernur, atau Presiden; penetapan status keadaan tertentu; pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan Kepala BNPB; atau kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.
Dalam pelaksanaannya, BNPB telah menetapkan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK).
Skema ini dimaksudkan agar kebutuhan penanganan bencana dapat dipenuhi dengan cepat. Akan tetapi, menurut KPK, penggunaan DSP berbasis RKK justru diduga diwarnai konflik kepentingan dan suap.
"Namun demikian, dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap. Sehingga atas penggunaan DSP berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak di BNPB," ujar Taufik.
Dugaan tersebut menjadi titik krusial dalam penyidikan.
Pasalnya, pengadaan dalam kondisi darurat membutuhkan pengawasan ketat agar kecepatan penanganan tidak berubah menjadi celah penyimpangan. Apabila kewenangan pengadaan digunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu, tujuan utama penyediaan bantuan berpotensi terpinggirkan.
Meski demikian, KPK belum dapat dianggap membuktikan bahwa seluruh anggaran penanganan bencana di wilayah-wilayah tersebut telah dikorupsi. Besaran kerugian negara dan cakupan penyimpangan dalam perkara ini juga tidak dapat disimpulkan hanya dari nilai barang bukti yang diamankan.
Hal yang kini harus dibongkar adalah bagaimana dugaan suap itu berlangsung, siapa yang mengatur proses pengadaan, dan siapa saja yang diduga menikmati keuntungan.
Lima Tersangka, Tiga Berasal dari Lingkaran BNPB
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.
Tiga di antaranya berasal dari lingkungan BNPB atau lingkaran tenaga ahli pimpinan lembaga tersebut.
Mereka adalah:
- Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB.
- Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.
- Gabriel Purwaka Sigit (GPS), kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Sementara dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gery Prasetiawan (GER).
Komposisi tersangka tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan menyasar pihak internal maupun swasta. Namun, untuk memastikan bagaimana hubungan di antara mereka dan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana tersebut, penyidik harus membuktikannya melalui alat bukti yang sah.
KPK menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditemukan kecukupan alat bukti.
"Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka," tutur Taufik.
Penetapan lima tersangka ini menjadi awal dari proses pembuktian hukum. Publik kini menunggu apakah penyidikan akan mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor yang memiliki kewenangan lebih besar dalam proses pengadaan.
Dijerat Pasal Korupsi dan Suap
KPK menerapkan sangkaan berbeda sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.
Bima Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Richard Erlangga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12 huruf i dalam undang-undang yang sama.
Gabriel Purwaka Sigit, yang diduga sebagai penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan, yang diduga sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kelima tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Penahanan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami perkara dan memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Rp5,47 Miliar Diamankan, Publik Menunggu Jawaban KPK
Barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar yang diamankan dalam rangkaian OTT menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini.
Namun, nilai barang bukti tersebut tidak otomatis sama dengan nilai kerugian negara. Hubungan barang bukti dengan dugaan tindak pidana, sumber dana, serta pihak yang terkait harus diuraikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Di sinilah pekerjaan KPK belum selesai.
Penyidik perlu mengurai aliran uang, menelusuri dugaan hubungan antara pemberi dan penerima, serta memeriksa proses penunjukan penyedia barang dan jasa yang menjadi bagian dari perkara.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai ruang lingkup dugaan penyimpangan, termasuk apakah perkara ini hanya berkaitan dengan proyek tertentu atau melibatkan pola yang lebih luas dalam penggunaan DSP.
Sebab, perkara dana kebencanaan bukan semata persoalan administrasi pengadaan. Ini menyangkut integritas pengelolaan uang negara yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi darurat.
Ketika bencana datang, masyarakat membutuhkan negara yang hadir dengan pertolongan, bukan birokrasi yang sibuk mengurus kepentingan segelintir orang.
Karena itu, pengusutan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan terlibat dalam tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, perkara ini akan menjadi peringatan keras bahwa anggaran kebencanaan tidak boleh dijadikan ladang keuntungan pribadi.
Dana bencana adalah amanah untuk melindungi masyarakat. Bukan ruang untuk bermain dengan penderitaan manusia.
Kini, pertanyaan terbesarnya bukan hanya siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, melainkan seberapa jauh KPK mampu membongkar perkara ini hingga tuntas, mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat, dan memastikan pengelolaan dana kebencanaan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
(AK)
#Headline #KPK #KorupsiBNPB #Nasional
.jpg)
